Masalah yang dihadapi perencana wilayah
- kegiatan yang tercakup dalam perencanaan wilayah bisa dalam ruang
lingkup yang luas maupun ruang lingkup yang sempit. Perencanaan wilayah
dapat berupa perencanaan makroregional, yaitu menyangkut keseluruhan
aktivitas pada wilayah tersebut. Akan tetapi, terkadang bisa juga hanya
menyangkut suatu aktivitas tertentu pada suatu lokasi tertentu, misalnya
merencanakan di mana lokasi puskesmas di wilayah yang dimaksud.
Perencanaan yang bersifat makroregional, antara lain berupa pembuatan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk ruang lingkup kabupaten atau
kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam ruang lingkup
provinsi maupun kabupaten/kota.
Mengingat
bidang kegiatan yang tercakup dalam kegiatan perencanaan wilayah begitu
luas maka timbul pertanyaan tentang keahlian apa yang harus dimiliki
oleh seorang perencana wilayah. Sebetulnya tugas perencana wilayah
adalah menjawab pertanyaan yang sangat sederhana, yaitu kegiatan apa
yang ingin dikembangkan dan di mana lokasinya (pendekatan sektoral). Hal
ini berarti apabila ada suatu kegiatan yang ingin dikembangkan, harus
dicari lokasi yang paling cocok untuk dikembangkan. Permasalahan dapat
juga dilihat dari sisi lain (pendekatan regional), yaitu kita mengetahui
penggunaan lahan saat ini dan kita melihat kemungkinan masih adanya
lahan yang diubah penggunaannnya agar kemakmuran masyarakat menjadi
meningkat. Permasalahannya adalah kegiatan apa yang paling cocok
dikembangkan pada lahan tersebut. Kegiatan tidak harus berarti kegiatan
yang sama sekali baru tetapi dapat berupa peningkatan kegiatan yang
selama ini telah ada di lahan tersebut. Ternyata jawaban dari pertanyaan
tersebut adalah sangat tidak sederhana, terlebih-lebih apabila kegiatan
yang ingin dikembangkan itu berskala besar atau lahan yang ingin
dimanfaatkan ternyata cukup luas. Ada kemungkinan karena luasnya
permasalahan dan rumitnya hal-hal yang terkandung di dalamnya, si
perencana wilayah tidak akan mampu menjawab pertanyaan seorang diri.
Dalam banyak hal, dia terpaksa mengajak teman-teman dari berbagai bidang
ilmu yang lain agar dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik.
Apa saja
yang bisa menjadi permasalahan dalam menjawab pertanyaan di atas? Yang
sekaligus berarti keahlian apa saja yang perlu terlibat dalam menangani
perencanaan wilayah itu agar dapat diselesaikan dengan baik. Proses
penyelesaiannya pun akan berbeda apabila proyek itu murni swasta atau
proyek yang seluruhnya atau sebagian melibatkan keuangan pemerintah.
Permasalahan yang terkandung dalam perencanaan wilayah utamanya
penentuan kegiatan apa dan di mana lokasinya, dapat dikelompokkan
sebagai berikut :
1. Permasalahan Mikro
Permasalahan mikro yang dihadapi perencana wilayah
adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dalam proyek
tersebut, yang dapat dilihat menurut sudut pandang pengelola maupun
pemberi izin proyek. Permasalahan mikro proyek dapat dikelompokkan
sebagai berikut :
- Permasalahan teknis; antara lain di dalamnya termasuk peraturan pemerintah tentang penggunaan lahan, yaitu bahwa kegiatan seperti itu memang dibenarkan pada lokasi tersebut, kondisi lahan sesuai, bahan/peralatan yang dibutuhkan untuk membangun proyek cukup tersedia, dan adanya tenaga terampil sehingga proyek benar-benar dapat dibangun sesuai dengan rencana.
- Permasalahan Manajerial (pengelolaan); setelah proyek selesai apakah akan dapat dioperasikan sebagaimana yang diharapkan. Artinya tenaga kerja, bahan penolong, bahan baku serta fasilitas pendukung cukup tersedia sehingga tidak menjadi permasalahan dalam pemanfaatan/pengoperasian proyek.
- Permasalahan finansial (keuangan); apakah terdapat dana yang cukup untuk menyelesaikan proyek dan ada dana operasional untuk kelak mengoperasikan proyek. Apakah lokasi itu cukup efisien ditinjau dari pengeluaran biaya, baik semasa pembangunannya maupun setelah pengoperasiannya. Apabila proyek itu ditujukan untuk menghasilkan laba, apakah akan diperoleh laba/pendapatan dari pengoperasian proyek sehingga proyek itu menguntungkan dari sudut pandang bisnis.
- Permasalahan ekonomi; apakah sumber daya yang dikorbankan untuk proyek tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dengan biaya yang dikorbankan ditinjau dari sudut ekonomi nasional secara keseluruhan. Apakah nilai tunai manfaat lebih besar dari nilai tunai biaya (cost) yang dihitung dengan menggunakan harga bayangan (shadow prices), dan telah memperhatikan faktor eksternal.
- Permasalahan dampak lingkungan; apakah proyek tersebut tidak akan menciptakan dampak lingkungan yang berlebihan, baik sewaktu pembangunannya ataupun sewaktu pengoperasiannya.
- Sikap sosial masyarakat; apakah masyarakat dapat menerima kehadiran proyek tersebut. Seandainya proyek itu terpaksa menggusur masyarakat yang sebelumnya telah bermukim/berusaha pada lokasi itu, apakah masalah penggusuran ini akan dapat diselesaikan dengan baik, yaitu dengan cara yang tidak menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat di kemudian hari, apakah partisipasi masyarakat akan diperoleh pada saat dibutuhkan.
- Permasalahan keamanan; apakah kondisi wilayah cukup aman termasuk pada lokasi proyek. Keamanan harus terjamin, baik dalam masa pembangunannya maupun dalam masa pengoperasiannya. Keamanan di sini berarti terhindar dari kondisi perang, kerusuhan antar kelompok masyarakat, pernjarahan, pencurian dan pemerasan (pungutan liar). Faktor keamanan ini sampai batas tertentu mungkin masih bisa ditoleransi, namun biasanya akan menambah biaya, baik untuk pembangunannya demikian juga dalam masa pengoperasiannya.
2. Permasalahan Makro
Permasalahan makro yang dihadapi oleh perencana wilayah
adalah murni permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan
program pemerintah secara keseluruhan (makro). Seandainya proyek itu
adalah murni swasta dan ditujukan untuk kegiatan bisnis, barangkali
pemerintah (perencana wilayah) tidak perlu terlalu pusing dengan
permasalahan mikro yang ada, karena biasanya hal itu sudah dipersiapkan
oleh pihak swasta sebagai penggagas proyek. Tugas pemerintah adalah
memeriksa/mengawasi kebenaran dari gagasan terutama yang berkaitan
dengan analisis ekonomi, dampak lingkungan, dan sikap sosial masyarakat.
Berbeda dengan permasalahan mikro, permasalahan makro sebagian besar
menjadi tanggung jawab pemerintah (perencana wilayah). Permasalahan
makro dari penggunaan lahan untuk suatu kegiatan dapat dikelompokkan
sebagai berikut :
- Kesesuaian Lokasi
- Lokasi proyek itu harus disesuaikan dengan daya dukung dan kesesuaian lahan secara makroregional. Kalau sudah ada Rencana Penggunaan Lahan maka penentuan lokasi dapat mengacu pada rencana tersebut. Akan tetapi, seandainya belum ada rencana penggunaan lahan yang dimaksudkan atau kalaupun ada tidak cukup detail/rinci maka perencana kota harus mengaitkan lokasi proyek dengan kebijakan penggunaan lahan yang baik atau mengikuti prinsip-prinsip penggunaan lahan yang baik. Berbagai kebijakan yang terkait dengan hal ini, misalnya lokasi Perumahan Developer atau industri selayaknya menghindari penggunaan lahan yang sangat subur untuk pertanian, lahan dengan kemiringan tertentu atau lahan resapan air tanah. Untuk sektor pertanian, komoditi yang dikembangkan adalah sesuai dengan jenis tanah atau kesuburan tanah dan seterusnya.
- Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah
- Apabila pemerintah ingin membangun suatu proyek terutama proyek berskala besar, hal itu harus terkait dengan strategi pengembangan wilayah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi, perlu dilihat apakah proyek yang diusulkan cukup strategis dan sinkron dengan rencana umum pengembangan wilayah dan menuju tercapainya visi wilayah. Misalnya, apakah proyek yang dibangun itu bersifat basis dan memiliki forward lingkage dan backward lingkage yang tinggi. Apabila ya, maka proyek itu harus diprioritaskan. Akan tetapi, apabila proyek itu hanya bersifat pelayanan (non basis) maka perlu dikaji bahwa proyek itu memang sudah dibutuhkan. Jangan sampai proyek itu justru mematikan pelayanan proyek sejenis yang telah ada sebelumnya. Apabila hal ini terjadi maka kita telah memboroskan uang di mana manfaat ekonominya tidak sebanding dengan biaya yang dikorbankan. Proyek itu memang menciptakan manfaat baru tetapi mengurangi manfaat dari proyek yang sudah ada sebelumnya. Ada baiknya disarankan untuk menggunakan dana tersebut kepada kegiatan lain (terutama kegiatan basis) agar manfaat ekonominya lebih tinggi. Mengarahkannya kepada kegiatan basis akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi wilayah karena pada saatnya akan mendorong pertumbuhan sektor pelayanan.Dalam pengembangan wilayah kita sering menghadapi kenyataan bahwa dana yang tersedia terbatas akan tetapi usulan dari masing-masing sektor cukup banyak. Untuk itu, perlu ditetapkan skala prioritas baik pada masing-masing sektor maupun antarsektoral, padahal kriteria seleksi bisa berbeda antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Seorang perencana wilayah harus memiliki keahlian di dalam menetapkan skala prioritas.
- Sistem Transportasi/Penyediaan Prasarana
- Harus dilihat apakah penetapan lokasi dapat mengakibatkan sistem transportasi yang tidak efisien. Misalnya, lokasi perumahan yang jauh dari tempat kerja akan mempercepat terciptanya kepadatan lalu lintas yang tinggi dan mendorong terciptanya high cost economy. Lokasi perumahan yang dibuat berseberangan dengan lokasi tempat kerja atau pasar, padahal jalan yang memisahkannya adalah jalan arteri. Hal itu akan memacetkan lalu lintas dan meningkatkan terjadinya kecelakaan karena seringnya terjadi penyeberangan. Jangan terlalu banyak menumpukkan kegiatan pada satu lokasi di mana angkutan seluruh kegiatan itu akan tumpah pada satu jalan penghubung (arteri), kecuali kapasitas jalan penghubung tersebut masih idle. Hal ini akan memacetkan lalu lintas pada jalan penghubung tersebut. Sebarkanlah kegiatan pada berbagai jalan penghubung atau tambah jalan penghubung baru atau jalan penghubung yang ada perlu diperlebar. Perhitungkan langkah mana yang paling efisien.
- Sistem Pembiayaan Pembangunan di Daerah
- Setelah memperhatikan sasaran pengembangan wilayah, pada akhirnya perencana wilayah sampai kepada program atau proyek yang diperkirakan akan menunjang tercapainya sasaran pengembangan wilayah. Program atau proyek jelas memerlukan biaya yang seringkali melampaui kemampuan dana pemerintah yang tersedia. Oleh sebab itu, program atau proyek perlu diberi skala prioritas. Namun jika belum sampai pada keputusan akhir, perencana wilayah harus mengetahui tentang sistem pembiayaan pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan jenis proyek yang diusulkan harus disesuaikan dengan sumber dana yang akan membiayai proyek tersebut.Misalnya sumber dana yang berasalah dari APBN dan APBD.
